PEKANBARU – Sebanyak 78 sumur minyak dan gas bumi (migas) di Provinsi Riau terdampak kendala operasional dan memerlukan perhatian pemerintah, lima di antaranya berada di Kabupaten Kampar. Kendala yang dibahas antara lain perizinan kawasan hutan dan status lahan. 

Dari 78 sumur itu, 51 berada di Kabupaten Rokan Hilir, 17 di Siak, lima di Kampar, empat di Rokan Hulu, dan satu di Bengkalis. Kendala yang dibahas meliputi perizinan kawasan hutan serta persoalan lahan milik PTPN, perkebunan, dan tanah hibah.

Penyelesaiannya disebut membutuhkan penanganan lintas sektor, mulai dari evaluasi perizinan, mediasi bersama pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga kejelasan status lahan.

Data itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Sumur Migas Tahun 2026 bersama PT Pertamina Hulu Energi untuk wilayah operasi Riau, Jumat (16/10/2026). Rapat berlangsung secara daring dan dipimpin Tenaga Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) RI, Nurwahidi.

Pertemuan itu membahas perkembangan operasional sumur migas sekaligus mengidentifikasi hambatan yang memerlukan koordinasi dan dukungan pemerintah.

Wakil Bupati Kampar Misharti menegaskan penyelesaian persoalan lima sumur di Kampar harus mengutamakan aspek lingkungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Kampar pada prinsipnya mendukung peningkatan produksi migas nasional, tetapi dukungan itu harus berjalan seiring dengan penyelesaian persoalan di lapangan secara adil, transparan, dan sesuai aturan.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan migas diharapkan dapat mempercepat penyelesaian hambatan operasional sumur migas di Riau. Penyelesaian yang tuntas juga diharapkan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. (Alc)

 Diolah dari pemberitaan Hallo Riau, "Ada 78 Sumur Migas Terdampak di Riau, Lima di Antaranya Berada di Kampar", 17 Oktober 2026.