PEKANBARU – Aksi unjuk rasa “Riau Menggugat” di depan gerbang Kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026), berakhir kondusif setelah perwakilan PHR, Ray Jordan, menemui massa. Ray meminta waktu paling lambat 3x24 jam untuk berdiskusi dengan para datuk dan pemangku jabatan di lingkungan PHR. Massa lalu menyerahkan surat tuntutan resmi dan membubarkan diri secara tertib di bawah pengawalan kepolisian.
Aksi yang dikoordinir Sayed Lukman bersama Datuk H Juprizal itu menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah pusat. Pertama, 70 persen Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) untuk Riau.
Kedua, 70 persen DBH perkebunan kelapa sawit untuk daerah penghasil. Ketiga, pengembalian lahan sitaan dalam program Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan yang telah merintis kebun.
Keempat, perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta HPH-HTI diminta merealisasikan kewajiban kebun plasma sebesar 20 persen. Kelima, massa meminta 60 persen tenaga kerja lokal diberi kesempatan berkarier di seluruh perusahaan yang beroperasi di Riau.
Sebelum perwakilan PHR hadir, massa bergantian berorasi di atas dua mobil komando dan menunggu jawaban atas tuntutan mereka. Datuk H Tarlaili dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengatakan, bila tidak ada jawaban pasti, massa akan “tetap bertahan dan menyegel Kantor PHR”. Ia juga mempertanyakan nasib otonomi khusus bagi Riau, dan membandingkannya dengan Aceh dan Papua.
Sebelumnya, Manager Corporate Communication PHR Fikri Fardhian menyampaikan bahwa PHR menghargai aspirasi yang disampaikan secara damai dan kondusif. Menurut PHR, poin yang berkaitan dengan kebijakan fiskal daerah dan tata kelola BUMD berada di luar kewenangan dan kapasitas operasionalnya.
Sebagai gambaran, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur DBH minyak bumi sebesar 15,5 persen dari penerimaan negara. Berdasarkan data yang dikutip FKPMR, total DBH migas yang diterima pemerintah daerah di Riau sekitar Rp3,2 triliun pada 2023, turun menjadi sekitar Rp2,3 triliun pada 2024, dan berada di kisaran Rp2,6 triliun pada 2025. (Alc)
Diolah dari pemberitaan GoRiau, “Ratusan Warga Riau Kepung Gerbang PHR, Tuntut 70 Persen DBH Migas dan Sawit”; GoRiau, “Lontarkan Ultimatum Tegas, LAM Riau Ancam Segel Kantor PHR di Rumbai”, 10 November 2026; dan RanahRiau.com, “DBH Migas Riau dipangkas, FKPMR Menggugat: Riau bukan sekedar tempat SDA Diambil”.
