PEKANBARU – Penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) pada 2026 diproyeksikan mencapai 109 persen dari target APBN, karena didorong kenaikan harga minyak.
Proyeksi itu disampaikan Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti dalam konferensi pers Forum Ekonomi Hulu Migas (FOREK Hulu Migas) 2026 di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
SKK Migas memperkirakan harga minyak sampai akhir tahun bertahan di kisaran US$95 hingga US$98 per barel, dan bisa menyentuh US$100 per barel jika kondisi geopolitik masih berlarut-larut.
Menurut Desti, realisasi penerimaan negara saat ini sekitar 80 persen. Proyeksi akhir tahun dihitung dari kenaikan Indonesian Crude Price (ICP, harga minyak mentah Indonesia) yang sempat menyentuh US$106 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar US$75 per barel.
SKK Migas kini mengoptimalkan skema komersialisasi untuk mempercepat dan memaksimalkan porsi lifting minyak, agar harga tinggi dimanfaatkan sebaik mungkin. Desti menyebut target penerimaan sulit tercapai tanpa strategi komersialisasi dari SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan para pemangku kebijakan.
Menurut CNBC Indonesia, volume lifting minyak sendiri masih menghadapi berbagai tantangan. Desti menjelaskan, bagi hasil terbentuk dari harga dan lifting (minyak dan gas yang siap dijual dari lapangan). Karena saat harga naik, penerimaan negara tetap naik meski lifting tidak bertambah signifikan.
Sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di sektor hulu migas, PT Riau Petroleum Mahato mendukung upaya optimalisasi lifting agar kenaikan harga minyak memberi manfaat bagi penerimaan negara dan daerah penghasil.
"Kami berharap peningkatan penerimaan dari hulu migas turut dirasakan daerah penghasil. Dan damoak signifikan akibat tren harga tinggi itu sanhat terasa dalam hitungan di Blok Mahato," ungkap Direktur PT Riau Petroleum Mahato, Abu Bakar Siddik. ( Alc)
Diolah dari pemberitaan CNBC Indonesia, "Harga Minyak Melejit, Setoran dari Hulu Migas RI Diramal Tembus 109%", oleh Firda Dwi Muliawati, 20 Oktober 2026.
