PEKANBARU – Pemerintah dan DPR sedang menyiapkan lembaga baru untuk mengurus hulu migas, yaitu Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Lembaga ini diusulkan dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) untuk menggantikan SKK Migas, dan dirancang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Hulu migas adalah kegiatan mencari dan memproduksi minyak dan gas bumi, sebelum hasilnya diolah dan dijual ke masyarakat. Menurut CNBC Indonesia, BUK akan mengelola kegiatan di lapangan sekaligus menjadi pengatur. Dalam rancangan yang dibahas DPR, BUK memegang wilayah kerja migas di seluruh Indonesia, jadi pihak lain yang ingin ikut di sektor hulu harus bekerja sama dengannya.
Lalu apa bedanya dengan SKK Migas? SKK Migas berstatus lembaga sementara. BUK diusulkan berada langsung di bawah koordinasi Presiden agar jalur birokrasi lebih pendek. Pemerintah berharap BUK bisa menaikkan lifting (minyak dan gas yang siap dijual dari lapangan), memberi kepastian berusaha, dan menyederhanakan perizinan.
Soal izin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 28 Oktober 2026 menyampaikan bahwa BUK akan diberi kewenangan besar, termasuk mengurus perizinan hulu migas lewat satu pintu. Selama ini izin masih melibatkan banyak kementerian. Nantinya, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang memenangkan tender proyek migas bisa mengurus izin lewat BUK, sehingga proyek diharapkan lebih cepat berjalan.
Bahlil juga menyebut RUU Migas disiapkan memuat keringanan pajak bagi proyek yang masih tahap eksplorasi, yaitu tahap mencari cadangan dan belum menghasilkan. Usulan ini masih rencana yang dibahas, belum berlaku.
BUK diusulkan berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada akhir 2012, MK membubarkan BP Migas karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah lalu membentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) lewat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 untuk mengisi kekosongan hukum sementara. Pembahasan RUU Migas sendiri berlangsung sejak 2015. UU Nomor 22 Tahun 2001 memisahkan penguasaan dan pengusahaan migas, sedangkan RUU yang baru disebut menyatukannya di bawah kendali negara sesuai putusan MK.
Nama lembaganya tidak akan dicantumkan dalam UU, melainkan ditetapkan lewat Peraturan Pemerintah (PP), karena tidak semua ketentuan teknis harus diatur rinci di undang-undang.
Bagi pelaku usaha, kepastian bentuk badan pengelola termasuk yang ditunggu. ReforMiner Institute mencatat investor hulu migas menantikan kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak.
Lalu sudah sampai mana pembahasannya? RUU Migas merupakan usul inisiatif DPR dan dibahas bersama pemerintah, yang telah menunjuk wakilnya lewat Surat Presiden bertanggal 14 September 2026. Pemerintah menyiapkan daftar inventarisasi masalah (DIM), yaitu daftar tanggapan pemerintah atas isi RUU.
Pada 16 Oktober 2026, DIM disebut sudah 80 sampai 90 persen, dan Kementerian ESDM menargetkan selesai pada 22 Oktober 2026.
Bahlil menyatakan DIM hampir rampung, dengan angka di media berkisar sekitar 90 persen hingga hampir 100 persen. Tahap berikutnya adalah pembahasan bersama DPR, yang menargetkan rampung pada Desember 2026. Isi kewenangan BUK masih bisa berubah selama pembahasan. (Aldi)
Diolah dari pemberitaan Bisnis.com, “Bahlil Bocorkan Peran BUK Migas, Urus Izin Satu Pintu”, 28 Oktober 2026; Okezone, “RUU Migas Hampir Rampung, Bahlil Sebut BUK Bakal Punya Kewenangan Besar”, 28 Oktober 2026; Kontan, “Sudah 22 Oktober, Wamen ESDM Ungkap Nasib Pembahasan DIM RUU Migas”, Oktober 2026; Katadata, “Bahlil: DIM RUU Migas Hampir Rampung, Progres 90%”, oleh Mela Syaharani, 16 Oktober 2026; Republika, “Menko Bahlil Sebut DIM RUU Migas Sudah 90 persen”, 17 Oktober 2026; CNBC Indonesia, “Pelaku Usaha Menanti Ujung Cerita Revisi UU Migas”, oleh Firda Dwi Muliawati, 9 Oktober 2026; dan Infosatu.co, “Revisi UU Migas Ditarget Rampung Desember 2026, DPR RI Soroti Kendala Eksplorasi”, oleh R’sya Rahmadina, 10 Oktober 2026.
