PEKANBARU – Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Riau di Kantor Gubernur Riau, Jumat (30/10/2026).

Dalam pertemuan itu, IMM minta Pemprov Riau bertindak lebih proaktif pada lima isu: Dana Bagi Hasil (DBH), kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), tata kelola keuangan daerah dan BUMD, peredaran narkotika, serta konflik agraria.

SF Hariyanto menyampaikan apresiasi atas masukan itu dan menjelaskan langkah Pemprov, termasuk dalam penanganan Karhutla.

Rombongan IMM Riau dipimpin Ketua Umum DPD IMM Riau Alpin Jarkasih Harahap dan diterima langsung oleh Plt Gubernur, yang didampingi Sekretaris Daerah Provinsi  (Sekdaprov) Riau, kepala biro, dan kepala dinas terkait. IMM juga menyerahkan kajian kritis bertajuk #SelamatkanRiau.

Menurut Alpin, kelima poin itu diminta agar Pemprov Riau bertindak proaktif dalam menjalankan kewenangannya.

Pertama, soal DBH. IMM meminta Pemprov Riau mengoptimalkan dan memperjuangkan skema bagi hasil yang lebih adil, karena DBH berkaitan dengan kemampuan daerah membiayai pembangunan dan kebutuhan masyarakat. 

Dalam kajiannya, IMM mengutip data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang diberitakan Media Center Riau pada 27 Oktober 2026: realisasi Transfer ke Daerah hingga September 2026 sebesar Rp14,85 triliun atau 80,81 persen dari pagu, turun 17,22 persen dari periode yang sama tahun lalu, dengan realisasi DBH sekitar Rp2,40 triliun, turun 57,62 persen.

Kedua, soal Karhutla. IMM meminta pencegahan dioptimalkan agar kebakaran tidak berulang dan masyarakat tidak menjadi korban. Menurut IMM, penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman, tetapi juga mencakup pengawasan wilayah rawan, evaluasi kepatuhan pelaku usaha, dan pemulihan lahan terdampak.

Ketiga, soal tata kelola keuangan daerah. IMM meminta perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, dan evaluasi terhadap BUMD yang dinilai belum memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan Riau. IMM menegaskan bahwa kritik dan pengawasan tetap harus menghormati proses hukum dan tidak mendahului keputusan lembaga yang berwenang.

Keempat, IMM meminta pencegahan peredaran narkotika di Riau dioptimalkan. Kelima, IMM meminta Pemprov hadir secara proaktif menyelesaikan konflik agraria yang disebut masih banyak terjadi, dengan memeriksa status hak atas tanah, perizinan, dan riwayat penguasaan lahan.

Menanggapi hal itu, SF Hariyanto menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah. Menurut dia, audiensi menjadi ruang berdiskusi langsung sekaligus menjelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam menangani berbagai persoalan. “Terima kasih sudah memberi masukan-masukan dan kajian yang sudah kalian berikan,” ujarnya.

Soal Karhutla, SF Hariyanto menyebut Pemprov Riau menetapkan status siaga darurat tingkat provinsi sejak Februari 2026 untuk mengantisipasi musim El Nino, yaitu fenomena cuaca yang bisa membuat kemarau lebih kering. Dengan begitu, satuan tugas (satgas) bisa langsung turun ke lokasi saat terjadi kebakaran. Ia menyebut kolaborasi berbagai pihak membuat Riau keluar dari daerah prioritas penanganan Karhutla setelah tidak lagi ditemukan titik api, dan pemerintah pusat memberi apresiasi.

SF Hariyanto juga menilai kajian IMM sebagai bagian dari kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan, dan kepedulian mahasiswa penting untuk membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. IMM Riau berharap kajian itu dijadikan bahan evaluasi dan dijawab dengan langkah konkret. (Alc)

Diolah dari rilis resmi DPD IMM Riau dan pemberitaan Media Center Riau, “Plt Gubri Terima Audiensi IMM Riau, Begini Pembahasannya”, serta Gegas.co, “IMM Riau Minta Plt Gubernur Transparan Soal Dana Karhutla, DBH dan BUMD”, 30 Oktober 2026.