Latar Belakang

Latar Belakang

PT Riau Petroleum Mahato

Riwayat Perusahaan

PT Riau Petroleum Mahato merupakan Anak Perusahaan PT Riau Petroleum (Perseroda) sebagai sarana untuk mengakomodasi pengelolaan Participating Interents (PI) 5% di Wilayah Kerja (WK) Mahato.

PT Riau Petroleum Mahato didirikan pada 8 April 2022 di Pekanbaru, Riau. berdasarkan akta Notaris Nomor 01 pada Tanggal 8 April 2022. dan ditindaklanjuti dengan pendaftaran pada pada Direktorat Jendral Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian. maka PT Riau Petroleum Mahato merupakan Perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola hak atas Participating Interest (PI) 5% Wilayah Kerja Mahato. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola Wilayah Kerja Mahato adalah Texcal Energy Mahato Inc. dan PT Riau Petroleum Mahato tidak melakukan kegiatan bisnis yang lain sesuai yang telah dijelaskan dalam peraturan menteri ESDM no.37 Tahun 2016 tentang Ketentutan Penawaran Participating Interest 10% di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

KKKS Pengelola Wilayah Kerja Mahato

Texcal Energy Mahato Inc
(KKKS Pengelola Wilayah Kerja Mahato)
https://texcalenergy.com

Pemegang Saham

0%

PT Riau Petroleum (Perseroda)
BUMD Provinsi Riau
https://riaupetroleum.id

0%

PT Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda)
BUMD Kabupaten Kampar

Susunan Pemegang Saham

Ringkasan Eksekutif

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. PT Riau Petroleum Mahato merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Provinsi Riau yakni PT Riau Petroleum (Perseroda). Berdasarkan Surat Gubernur Riau kepada SKK Migas Tanggal 21 Maret Tahun 2022 Nomor 541/DESDM/771 perihal Penunjukan PT. Riau Petroleum Mahato dan juga terkait hal Pengelolaan PI 5% Wilayah Kerja Mahato atas daerah Kampar. Sehingga didirikanlah PT Riau Petroleum Mahato yang ditempatkan untuk daerah Kampar. PT Riau Petroleum Mahato berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 Tanggal 08 April Tahun 2022 yang disahkan oleh Notaris M. Fiqri Purnama, S.H., M.Kn yang sebelumnya telah disetujui berdasarkan RUPS tahunan PT Riau Petroleum.

Kerangka Kerja Perusahaan

Tahapan Participating Interest 10%

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 Proses Penawaran atas Participating Interest 10% meliputi 10 Tahapan penting seperti alur berikut :

Kerangka Kerja

Berdasarkan alur di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1
Persetujuan POD-1

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Bab II Pasal 2 yang berbunyi "Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah".

2
SKK Migas menyampaikan surat penawaran PI 10% kepada Gubernur

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi "Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya persetujuan rencana pengembangan lapangan yang pertama, Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada gubernur untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10%".

3
Gubernur menyampaikan surat penunjukkan BUMD kepada SKK Migas

Seperti yang telah di tuliskan pada Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (2) yang berbunyi "Jangka waktu untuk penyiapan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun kalender sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas kepada gubernur" dan Pasal 8 Ayat (3) yang berbunyi "Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan surat penunjukan Badan Usaha Milik Daerah yang akan menerima penawaran PI 10% kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan Menteri".

4
SKK Migas meneruskan surat kepada KKKS hal penunjukan BUMD

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 8 Ayat (4) yang berbunyi "Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKK Migas wajib menyampaikan surat kepada Kontraktor untuk dapat segera memulai penawaran PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5".

5
Surat penawaran minat dari KKKS

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (1) yang berbunyi "Kontraktor wajib menyampaikan penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah ditunjuk oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur" dan Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi "Penyampaian penawaran secara tertulis PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya surat Kepala SKK Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)".

6
Surat balasan minat dan kesanggupan dari BUMD kepada KKKS

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah berminat dengan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan pernyataan minat dan kesanggupan secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala SKK Migas, dan gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat penawaran dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

7
BUMD melakukan due dilligence bersama KKKS

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah menyatakan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak disampaikannya pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)".

8
Setelah due dilligence, BUMD menyampaikan surat meneruskan/tidak minat atas PI 10%

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (5) yang berbunyi "Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah melakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data terkait dengan Wilayah Kerja dan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan surat meneruskan atau tidak meneruskan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kontraktor dengan tembusan Menteri dan Kepala SKK Migas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah dilakukan uji tuntas (due dilligence) dan akses data".

9
KKKS dan BUMD menindaklanjuti proses pengalihan PI 10% (perjanjian)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 9 Ayat (6) yang berbunyi "Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah meneruskan pernyataan minat dan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kontraktor dan Badan Usaha Milik Daerah menindaklanjuti dengan proses pengalihan PI 10% sesuai dengan Kontrak Kerja Samanya". Selanjutnya KKKS mengajukan permohonan persetujuan pengalihan PI kepada MESDM melalui SKK Migas. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (1) yang berbunyi "Pengalihan PI 10% dari Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), dan/atau BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) wajib mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Kepala SKK Migas". Selanjutnya KKKS melengkapi persyaratan yang akan diajukan kepada SKK Migas. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi "Untuk mendapatkan persetujuan pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala SKK Migas dengan melampirkan antara lain :
a. salinan perjanjian kerahasiaan data yang telah ditandatangani para pihak;
b. salinan berita acara pembukaan data yang ditandatangani antara Kontraktor dengan penerima data/informasi dan wakil dari Direktorat Jenderal sebagai pihak yang menyaksikan;
c. profil perusahan yang menerima pengalihan PI 10%;
d. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahan dari perusahaan yang menerima PI 10% yang dilegalisir asli oleh notaris;
e. perjanjian pengalihan PI 10% yang dibuat dihadapan notaris; dan
f. surat jaminan dari pemegang saham Perusahaan penerima PI 10% untuk mendukung dan bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan operasi perminyakan sesuai dengan participating interest yang dimilikinya".
Selanjutnya SKK Migas meneruskan permohonan persetujuan pengalihan PI kepada MESDM c.q Dirjen Migas Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (3) yang berbunyi "Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKK Migas wajib menyampaikan permohonan persetujuan pengalihan PI 10% kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal disertai dengan pertimbangan". Kemudian Dirjen Migas memeriksa & mengevaluasi permohonan dan dapat meminta KKKS untuk klarifikasi
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (4) yang berbunyi "Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan d an evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan PI 10% dan apabila dipandang perlu dapat meminta Kontraktor, Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan/atau BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk melakukan presentasi dalam rangka klarifikasi".

10
Kementerian ESDM memberikan persetujuan pengalihan PI 10%

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.37 Tahun 2016 Pasal 15 Ayat (5) yang berbunyi "Menteri memberikan persetujuan atas permohonan pengalihan PI 10% dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah dilakukannya pemeriksaan dan evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".

Realisasi Kegiatan

PT Riau Petroleum Mahato pada saat ini telah menyelesaikan semua tahapan proses pengalihan dengan perjanjian Participating Interest (PI) 5% di Wilayah Kerja Mahato

Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan berdasarkan anggaran dasar perusahaan yaitu turut melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah pada umumnya, khususnya melakukan kegiatan dibidang usaha pertambangan minyak bumi dan gas.

PT Riau Petroleum Mahato memiliki tujuan sebagai berikut :

Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan menciptakan pengembangan terkait untuk kesejahteraan masyarakat

Meningkatkan pendapatan daerah

Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan memiliki integritas tinggi.

Menguasai teknologi, manajerial, dan meningkatkan ilmu pemahaman dibidang minyak dan gas bumi.

Memberikan manfaat kepada stakeholders

Jenis & Usaha

PT Riau Petroleum Mahato berdasarkan akta pendirian disebutkan merupakan Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

Pertambangan Minyak dan Gas Alam

Kegiatan usaha Pertambangan Minyak dan Gas alam dilakukan baik atas usaha sendiri maupun yang dilakukan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak seperti:

  • Pengeboran
  • Pemompaan Sumur Produksi
  • Penutupan Sumur Produksi
  • Pengujian Produksi
  • Dismantling
  • Reparasi
  • Penyemenan dan Pemasangan Pipa Selubung
Mengembangkan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan Usaha yang dimaksud meliputi Ekspolrasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi.

Fokus Usaha

PT Riau Petroleum Mahato adalah perusahaan minyak dan gas yang jenis usahanya adalah fokus untuk mengelola Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Mahato (tidak boleh melakukan kegiatan usaha lain) sesuai amanat Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 pasal 3 yang berbunyi : "tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating interest". Sehingga PT Riau Petroleum Mahato tidak melaksanakan pengembangkan bisnis selain mengelola PI 10% selain yang telah ditentukan.

Regulasi Perusahaan

Regulasi yang menjadi dasar pendirian PT Riau Petroleum Mahato dapat dijabarkan sebagai berikut :

  • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
  • Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah
  • Peraturan Provinsi Riau No. 9 Tahun 2002 Tanggal 11 Juli 2002 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Badan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Perseroan Terbatas (PT) Riau Petroleum
  • Perda Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola BUMD
  • Peraturan Menteri ESDM No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi
  • Akta Notaris M. Fiqri Purnama, S.H., M.Kn. Nomor 01 Tanggal 08 April 2022 tentang Pendirian PT Riau Petroleum Mahato
  • SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0025548.AH.01.01 Tahun 2022 tentang pengesahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas PT Riau Petroleum Mahato
  • Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kampar tentang Pengelolaan Participating Interest (PI) 10% di Wilayah Kerja Migas Mahato