PEKANBARU — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Riau menggelar The 2nd Riau Economic Forum (REF) 2026 dengan mengusung tema “Riau Tumbuh Solid dan Digitalisasi Terakselerasi”. Forum strategis tersebut digelar di Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (31/8/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan ekonomi daerah, investasi, potensi sumber daya, hingga percepatan transformasi digital.
Selain Sekretaris Daerah Provinsi Riau, DR. H. Syahrial Abdi, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, hadir juga Walikota Dumai, Bupati Kampar, Wakil Bupati Inhul, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau Panji Achmad, serta sejumlah pimpinan dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Direktur PT Riau Petroleum Mahato.
Dalam forum tersebut, kondisi perekonomian Riau menjadi pembahasan utama. Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menyampaikan bahwa perekonomian Riau masih menunjukkan kontribusi yang kuat meskipun terdapat sedikit penyesuaian pada sektor investasi.
Menurut Syahrial, kondisi tersebut turut tercermin dari indikator harga yang mencatat deflasi sebesar 0,08 persen secara year-on-year (yoy). Dia juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang tetap melakukan investasi di Provinsi Riau.

Menurut dia, keberlanjutan investasi dunia usaha merupakan bentuk kontribusi penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“Ini menunjukkan dunia usaha melakukan dengan baik tugasnya di Riau dan punya itikad untuk membangun Riau dengan kekuatan yang ada di Riau,” ujar Syahrial.
Dikatakan pula, Riau memiliki kekuatan ekonomi yang besar melalui potensi sumber daya alam yang masih dapat dikembangkan. Selain sektor pertambangan dan energi, sektor perkebunan juga menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.
“Di samping sawit sebagai komoditas terluas, kita punya juga perkebunan kelapa. Mudah-mudahan dua komoditas ini jadi primadona,” katanya.
Potensi tersebut, menurut Sekda, membutuhkan penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha, khususnya dalam mendorong investasi yang mampu memberikan nilai tambah serta memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan.
Selain investasi dan pengembangan sumber daya daerah, digitalisasi menjadi salah satu agenda penting dalam REF 2026. Transformasi digital dinilai memiliki peran semakin besar dalam mendukung aktivitas ekonomi, sistem pembayaran, pelayanan pemerintahan, hingga pengelolaan data pembangunan.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, mengatakan adopsi teknologi digital di tengah masyarakat terus mengalami perkembangan positif. Salah satu indikatornya terlihat dari semakin luasnya pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam berbagai aktivitas transaksi.
Meski demikian, Panji menegaskan bahwa perkembangan transaksi digital tidak serta-merta menghilangkan peran transaksi tunai. Keduanya tetap memiliki fungsi masing-masing dan saling melengkapi dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.
“Tunai dan non tunai saling melengkapi, seperti nadi kita yang melengkapi,” ujar Panji, dikutip dari MCRiau.
Menurut Panji, tantangan berikutnya adalah memastikan perkembangan digitalisasi dapat diikuti dengan peningkatan literasi digital masyarakat. Pemerataan pemahaman dan akses terhadap teknologi menjadi penting agar transformasi digital tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi memberikan manfaat secara lebih luas dan inklusif.
Karena itu, melalui The 2nd Riau Economic Forum 2026, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Riau.
Kehadiran Direktur PT Riau Petroleum Mahato dalam forum tersebut menjadi bagian dari keterlibatan dunia usaha dalam mengikuti perkembangan ekonomi dan kebijakan daerah. Hal ini sekaligus akan memperkuat komunikasi dan sinergi antara pelaku usaha dengan pemerintah serta pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. (Bob)
